DPR meminta pemerintah melakukan perbaikan mengenai mekanisme penyaluran stimulus agar terserap secara maksimal, termasuk sanksi bagi kuasa pengguna anggaran yang gagal menyerap stimulus. Penambahan stimulus untuk pembangunan infrastuktur, akan dapat menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga potensi PHK dapat diminimalisir. Hal itu dikatakan Ketua DPR Agung Laksono ketika menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang III di depan rapat paripurna Selasa (3/3). Dalam masa sidang ini DPR dan pemerintah telah membahas dan menyetujui stimulus fiskal dengan jumlah Rp 73,3 triliun atau 1,4% dari PDB. Stimulus fiscal perlu dilakukan demi mendorong perkembangan sector riil. Selain itu diharapkan stimulus yang efektif akan mendongkrak konsumsi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Konsumsi dalam negeri yang kuat, kata Ketua DPR akan mendorong peningkatan produksi lokal Menanggapi gejolak mata uang rupiah yang menembus angka diatas Rp 12.000/dolar, DPR meminta otoritas moneter untuk terus memantau pergerakan rupiah tersebut dengan melakukan antisipasi agar nilai rupiah tidak terperosok lebih dalam lagi. Menurut Ketua DPR, nilai mara unag rupiah yang menembus Rp 12.000/dolar merupakan angka terburuk dalam beberapa bulan terakhir. Terdepreasinya nilai rupiah nampaknya tidak kuasa membendung derasnya permintaan dolar Amerika. DPR kata Agung Laksono, memahami bahwa ini merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi yang disebabkan ketidakpastian ekonomi Amerika. Rupiah akan terus menerus tertekan karena sebagian masyarakat yang mampu,dan lembaga-lembaga keuangan akan menahan mata uang dolar. Mereka merasa lebih aman memegang dolar mengingat kekhawatiran dalam pelaksanaan pemilu 2009. (mp)